rekam jejak: tahun 2010 ForDAS NTT - Bappeda NTT - GTZ menyusun Grand Design PDAST DAS Benain, Timor Barat (HU Timor Express, Kupang)

Selasa, 20 Apr 2010, | 329 Memberdayakan Wilayah DAS di Pulau Timor GTZ-Pemprov Kerjasama
KUPANG, Timex-Saat ini kondisi daerah aliran sungai (DAS) Benenain tergolong cukup kritis, sehingga perlu dilakukan konservasi, perlindungan dan rehabilitasi. Hal ini diungkap Michael Riwu Kaho dari Forum DAS (ForDAS) NTT dalam pembukaan Workshop GTZ di Hotel Sasando, Jumat (16/4). Kepada peserta, dia menjelaskan, upaya teknis berupa konservasi, perlindungan dan rehabilitasi didasarkan atas pendekatan ekonomi dan kultural yang jika diintegralkan maka pendekatan dimaksud harus merupakan pendekatan institusional berbasis pengembangan masyarakat. Disebutkan, strategi pengembangan ekonomi masyarakat DAS berupa konsolidasi perencanaan teknis tata ruang, pemantauan, pengawasan dan pengaturan pemanfaatan ruang dan peningkatan produksi dan produktifitas petani. Selain itu, sebut Michael, dilakukan program penguatan kelembagaan ekonomi petani, peningkatan produksi dan produktifitas petani dan pemantapan peran antar stakeholder guna efisiensi dan efektivitas program. Menurutnya, strategi pengelolaan DAS Benenain-Noelmina yang dilakukan adalah menyusun rencana pengelolaan lingkungan DAS Benenain-Noelmina secara terpadu dan memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan, serta konsisten dengan rencana tata ruang. "Selain itu memelihara dan memulihkan kondisi dan kualitas lingkungan, menetapkan peruntukkan dan baku mutu lingkungan perairan sungai Benenain-Noelmina dan mengendalikan kuantitas dan kualitas limbah yang masuk ke badan air sungai Benenain-Noelmina," sebut Michael. Dia menambahkan, perlu dilakukan pemantauan kualitas perairan secara periodik, berkelanjutan dan mengendalikan kerusakan lingkungan fisik. Sementara menurut Florencio Mario Vieira, GTZ-DeCGG Senior Advisor Coordinator NTT, GTZ dengan program Desentralisasi Mendukung Pemerintahan yang Baik bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTT berkaitan dengan daerah-daerah berbasis DAS. Kegiatan yang digelar GTZ tersebut untuk memperkuat kerjasama antardaerah (KAD) berbasis DAS dalam meningkatkan pelayanan publik. Kegiatan ini sejalan dengan agenda khusus Pemerintah Provinsi NTT tentang pembangunan kewilayahan dan pembangunan daerah rawan bencana. Selain itu, kata Mario, GTZ juga mendukung pemerintah daerah penerapan SPM (aspek pembiayaan) di bidang pelayanan publik tertentu. "Ini sejalan dengan agenda pemerintah NTT tentang pemantapan kualitas pendidikan dan pembangunan kesehatan,"tandasnya. Dia juga menjelaskan, GTZ mendukung pembinaan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas implementasi penilaian kinerja berfokus pada hasil yang mengandung perspektif gender, SPM dan MDG. Menurutnya, kegiatan ini berhubungan dan akan menyumbang terhadap pencapaian sasaran RPJMD menuju pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja yang lebih efektif. Bahkan disebutkan, GTZ mendukung pemerintah daerah tentang agenda reformasi birokras. Kegiatan ini sejalan dengan agenda Pemerintah NTT tentang pembenahan hukum (daerah) dan keadilan, penataan struktur birokrasi pemerintah dalam kerangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan terkontrol. Wakil Gubernur NTT Esthon Foenay yang didaulat membuka kegiatan workshop tersebut memberi apresiasi kepada GTZ. Dikatakan, Pemerintah Provinsi NTT menyambut baik kerjasama dengan GTZ dalam rangka mendukung desentralisasi pembangunan. Menurutnya, kerjasama ini merupakan salah satu upaya percepatan terhadap penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah DAS di NTT. Daerah-daerah berbasis DAS yakni Belu, TTU, TTS dan Kabupaten Kupang perlu mendapat perhatian. "Oleh karena itu, dengan adanya program kerjasama ini, maka diharapkan ada kemajuan,"tandas Esthon. Dia juga menguraikan, NTT kini menjadi salah satu daerah tujuan studi banding daerah-daerah berbasis DAS di Indonesia, bahkan Timor Leste saja melakukan studi banding di NTT terkait pengelolaan DAS. Menurut Esthon, dengan adanya kerjasama ini, maka dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi daerah-daerah berbasis DAS di NTT. Kegiatan workshop ini berakhir Sabtu (17/4) hari ini. Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman dan komitmen bersama dalam mendukung pemerintah daerah sebagai mitra pengujicobaan instrumen reformasi dalam melaksanakan prosedur standar administrasi dan keuangan bagi penyediaan pelayanan publik serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTT, I Wayan Darmawa menjelaskan, NTT juga melakukan pemetaan wilayah untuk pembangunan desa/kelurahan pesisir dan laut, desa/kelurahan datar pada dataran rendah, desa/kelurahan datar pada dataran tinggi, desa/kelurahan perbukitan/kelerengan dan desa/kelurahan DAS. Khusus untuk DAS, jelasnya, tahapan pembangunan meliputi tiga tahap, yaitu tahap perencanaan dan penyelesaian hukum, tahap pengembangan dan peningkatan dan tahap pengelolaan dan pengendalian. Disebutkan, tahap perencanaan dan penyelesian hukum, yakni wilayah DAS merupakan kawasan khusus yang pembangunannya memiliki keterkaitan dengan lahan-lahan masyarakat maka langkah-langkah persiapan sebelum pembangunan yaitu penyelesaian kepatian kepemilikan lahan untuk memberikan kepastian hukum wilayah kerja pembangunan penyelesaian status atas tanah sesuai tata ruang kawasan dan ketentuan pengelolaannya. Dilakukan studi perencanaan dan teknis pembangunan DAS untuk mendukung perannya secara optimal dalam pembangunan daerah, perencanaan pengembangan hutan kemasyarakatan dan persiapan kelembagaan dan pelaku pembangunan pada wilayah DAS berbasis masyarakat. Pemerintah Provinsi NTT, lanjut Wayan, terus berupaya untuk melakukan pengembangan kawasan DAS sesuai daya dukung wilayah dan upaya peningkatan kualitas kawasan DAS yang telah ada dengan meningkatkan intensitas pembangunan. "Kita juga lakukan pengembangan hutan kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa-desa pada kawasan DAS dan juga upaya pengkayaan vegetasi baru pada kawasan hutan pada wilayah DAS untuk mendukung peningkatan fungsi ekonomi, fungsi ekologi dan fungsi budaya,"jelas Wayan. Menurutnya, pembangunan kehutanan pada Wilayah DAS dilaksanakan dalam kawasan hutan maupun pada lahan-lahan masyarakat harus mendukung peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan. Dalam upaya meningkatkan peran ekonomi maka kawasan hutan dan hutan kemasyarakatan wilayah DAS harus menumbuhkan peluang ekonomi yaitu hutan dalam kawasan hutan harus mampu meningkatkan peluang hasil non kayu sedangkan hutan pada lahan masyarakat meningkatkan peluang nilai tambah dari hasil kayu dan non kayu. (sam)